Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdisi sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari ...
Posts Tagged ‘UU Cipta Kerja’
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi kebijakan strategis nasional yang akan mengatur secara rinci pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara menyeluruh, arahan kebijakan dalam penguatan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saturan Rumah Susun, Pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, termasuk ...
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung ...
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Dalam penyederhanaan regulasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan metode Omnibus Law 79 Undang-undang direvisi sekaligus hanya dengan 1 (satu) UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Undang-undang Cipta Kerja ini terdiri dari 186 Pasal dan 15 Bab, 51 RPP dan 5 RPerpres turunannya. Undang-undang Cipta Kerja juga terdiri dari 11 Klaster, yang ...
Daftar Prioritas Investasi
Pemerintah Indonesia telah merilis Daftar Prioritas Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021. Sebelum UU Cipta Kerja atau Omnibus Law diterapkan, ada 20 sektor yang masuk ke dalam Daftar Negatif Investsai (DNI) berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016. Dalam upaya menarik lebih banyak investor untuk berperan membangun negara, pemerintah telah mengambil semua ...