Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill ...
Pemerintah Indonesia telah merilis Daftar Prioritas Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021. Sebelum UU Cipta Kerja atau Omnibus Law diterapkan, ada 20 sektor yang masuk ke dalam Daftar Negatif Investsai (DNI) berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016. Dalam upaya menarik lebih banyak investor untuk berperan membangun negara, pemerintah telah mengambil semua ...
Dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru berkaitan dengan penanaman modal. Peraturan baru tersebut yaitu PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL. PP No 39 Tahun 2014 tersebut diterbitkan tanggal 23 April 2014. Dengan terbitnya ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal memprediksi pertumbuhan investasi tahun 2010 di kisaran 10-15 persen di atas investasi tahun 2009. Beberapa sektor yang akan menjadi sumber pertumbuhan, antara lain, adalah pertambangan dan manufaktur. ”Secara umum ada peningkatan 10-15 persen, baik pada PMA (penanaman modal asing) maupun PMDN (penanaman modal dalam negeri) tahun 2010,” ujar Kepala ...