Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat 2 (dua) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ...
Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah ...
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung ...
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau yang biasa dikenal dengan BPHTP adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pada dasarnya objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ...
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
Di dalam suatu perusahaan tentu memerlukan suatu aturan yang bertujuan untuk menertibkan dan menyelaraskan hubungan antara orang-orang di dalam perusahaan. Berdasarkan karakteristik tiap-tiap karyawan pasti banyak sekali perbedaan, maka perlu adanya suatu peraturan di dalam perusahaan. Diperlukannya sebuah peraturan yang memuat tentang apa saja yang menjadi hak dan juga kewajiban bagi karyawan maupun pengusaha. Peraturan ...
Cara mendaftar dan mendapatkan NIB di OSS
Online Single Submission (OSS) merupakan gerbang untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Sebelum mendapatkan izin usaha di OSS, kita harus terlebih dahulu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha atau biasa disebut NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa ...
Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) pada OSS Berbasis Risiko
Online Single Submission (OSS) adalah system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko melalui system OSS merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS berbasi risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas ...