Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hokum dalam rangka penggunaan dokumen di dalam dan di luar wilayah Indonesia, diatur tata cara legalisasi dokumen pada Peraturan Menteri Luar Negeri No 13 Tahun 2019. Legalisasi dokumen merupakan serangkaian proses untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang berwenang, stiker dan/atau stempel resmi dalam dokumen yang ...
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi kebijakan strategis nasional yang akan mengatur secara rinci pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara menyeluruh, arahan kebijakan dalam penguatan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saturan Rumah Susun, Pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, termasuk ...
Penanaman Modal Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill ...
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
Untuk melaksanakan arahan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna tentang rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2020 dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal, perlu melakukan penyesuaian ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No 08 ...
Pengusulan Pembentukan dan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. ...
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiscal yang konsolidatif. Kebijakan fiscal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan deficit anggaran dan peningkatan rasio ...
Izin Tinggal Tetap
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diselenggarakan salah satunya berdasarkan asas kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha dimaksudkan untuk penciptaan lapangan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat guna mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memperkuat perekonomian bagi rakyat Indonesia. Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha tersebut, diperlukan ...