Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung ...
Archive for the ‘PERIJINAN’ Category
Cara mendaftar dan mendapatkan NIB di OSS
Online Single Submission (OSS) merupakan gerbang untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Sebelum mendapatkan izin usaha di OSS, kita harus terlebih dahulu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha atau biasa disebut NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa ...
Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) pada OSS Berbasis Risiko
Online Single Submission (OSS) adalah system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko melalui system OSS merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS berbasi risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas ...
Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (UMK) pada OSS Berbasis Risiko
Online Single Submission (OSS) adalah system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko melalui system OSS merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS berbasi risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas ...
Tata Cara Pendirian Commanditaire Vennotschaap
Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Menurut pasal 19 KUHD disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan ...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.63/PMK.04/2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN
Berikut adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan Bpk. Agus D.W. Martowardojo pada tanggal 30 Maret 2011 no.63/PMK.04/2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN yang meliputi : Ketentuan umum; Permohonan Registrasi Kepabeanan; Penelitian Administrasi dan Penilaian Data Registrasi Kepabeanan; Keputusan Registrasi Kepabeanan; Perubahan Data Registrasi Kepabeanan; Pemblokiran dan Pencabutan NIK; Ketentuan lain-lain dan ketentuan Peralihan Untuk informasi lebih lengkap mengenai peraturannya tersebut silahkan klik link berikut ...