Archive for the ‘IJIN USAHA’ Category

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

28.10.2021 - 6:00 am § in IJIN USAHA, Omnibus Law, PERIJINAN
No Comments

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung ...


Cara mendaftar dan mendapatkan NIB di OSS

Cara mendaftar dan mendapatkan NIB di OSS

24.09.2021 - 3:15 am § in IJIN USAHA, PERIJINAN, PMA, PT
No Comments

Online Single Submission (OSS) merupakan gerbang untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Sebelum mendapatkan izin usaha di OSS, kita harus terlebih dahulu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha atau biasa disebut NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa ...


Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

17.09.2021 - 8:14 am § in IJIN USAHA, Omnibus Law
No Comments

Dalam penyederhanaan regulasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan metode Omnibus Law 79 Undang-undang direvisi sekaligus hanya dengan 1 (satu) UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Undang-undang Cipta Kerja ini terdiri dari 186 Pasal dan 15 Bab, 51 RPP dan 5 RPerpres turunannya. Undang-undang Cipta Kerja juga terdiri dari 11 Klaster, yang ...


Tata Cara Pendirian Commanditaire Vennotschaap

Tata Cara Pendirian Commanditaire Vennotschaap

29.07.2021 - 6:26 am § in IJIN USAHA, PERIJINAN
No Comments

Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Menurut pasal 19 KUHD disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan ...


LINGKUP WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

LINGKUP WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

15.04.2008 - 7:09 am § in IJIN USAHA, TDP
No Comments

Landasan Hukum Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 596/MPP/Kep/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 597/MPP/Kep/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan   Tujuan dan Sifat Daftar perusahaan ...