Dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja antara lain telah mengubah ...
Badan Pecepatan Penyelenggaraan Perumahan atau yang biasa disebut BP3 merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BP3 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. BP3 merupakan lembaga non structural untuk mendukung percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. ...
Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tanggung dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan penempatan pembangunan industry sebagai penggerak utama. Pembangunan industry merupakan salah satu ...
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada pembangunan fisik dan nonfisik yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam ...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Dalam rangka percepatan mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut dibutuhkan penyederhanaan aturan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan Proyek Strategi Nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan ...
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hokum dalam rangka penggunaan dokumen di dalam dan di luar wilayah Indonesia, diatur tata cara legalisasi dokumen pada Peraturan Menteri Luar Negeri No 13 Tahun 2019. Legalisasi dokumen merupakan serangkaian proses untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang berwenang, stiker dan/atau stempel resmi dalam dokumen yang ...